Suwitno Kadji : Terobosan Pemerintah Kelola Pantai Ratu Perlu Diapresiasi

H. Lapasau   |   Pariwisata  |   Rabu, 10 Juli 2019 - 17:32:33 WIB   |  dibaca: 178 kali
Suwitno Kadji :  Terobosan Pemerintah Kelola Pantai Ratu Perlu Diapresiasi

Tilamuta, MediaCenter – Polemik Pantai Kota Ratu yang terletak di Desa Tenilo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat dikalangan masyarakat. Bukan hanya saja di Boalemo, namun juga masyarakat yang ada di Kabupaten dan Kota lainnya di Provinsi Gorontalo.

Hal ini menarik perhatian salah seorang tokoh dan juga pemerhati Boalemo Suwitno Kadji untuk angkat bicara. “Wilayah pesisir Pantai Ratu yang terdapat di Desa Tenilo, adalah sumber daya alam yang merupakan kekayaan negara,” ujar Suwitno via Whatshapp, Rabu (10/72019).

Menurutnya, hal tersebut sudah termaktub dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 yakni Bumi, air, dan segala kekayaan yg terkandung didalamnya, dikuasai oleh negara yang manfaat atas pengelolaannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

“Pemanfaatan wilayah pesisir pantai kota ratu yang dikelola oleh pemerintah desa, melalui Badan Hukum Usaha Milik Desa (BUMDES), merupakan upaya pemerintah desa untuk memanfaatkan sumber daya alam, guna menggali sumber potensi pendapatan desa yang dapat mensejahterakan rakyat, khususnya rakyat yg ada di Desa Tenilo” katanya.

Suwitno mengatakan, adapun keterlibatan pihak lain yang membangun fasilitas dalam lokasi pantai kota ratu, guna dikelola sebagai usaha destinasi wisata, adalah pihak investor dalam usaha BUMDES yang tunduk pada ketentuan BUMDES itu sendiri.

“Terobosan yang dilakukan Pemerintah Desa Tenilo ini, perlu diapresiasi oleh masyarakat dan juga Pemerintah Daerah guna mensuport dan memfasiltasi legalitas admistrasinya, berdasarkan penataan lokasi pantai kota ratu yang sudah dibagi dalam tiga zonasi oleh pemerintah desa,” ungkapnya

Ketiga zonasi tersebut yakni Zona bibir pantai sebagai ruang publik/wisata, zona hutan lindung/manggrove sebagai sumber daya hayati yang tetap dilestarikan, dan zona daratan sebagai akses  jalan dan bagunan fasilitas pendukung kegiatan ekonomi usaha BUMDES dan Masyarakat sekitar.

“Yang dilarang dalam pengelolaan atas sumber daya alam sebagai kekayaan negara itu adalah perorangan atau badan hukum usaha perorangan yang beroientasi mencari profit sebagai keuntungan korporet (memenopoli atas hasil pengelolaan sumberdaya alam),” ujarnya

Hal tersebut Sebagaimana dimaksud dalam PerPu atas UU No 41/1999 tentang kehutanan dalam pengelolaannya, Contoh atas kontrak pengelolaan prifot yg dimonopoli oleh pihak insvertor dulunya, dirubah oleh pemerintah sekarang yang harus lebih besara profit sebagai inkam kepada negara.

“Ya Bagian Hukum Daerah harus bisa memberikan argumen kajian hukumnya atas pengelolaan Pesisir Pantai Ratu, sebagai sumber daya alam yg dikelola oleh Pemerintah, dan disampaikan kepada publik. Kemudian Badan Perizinan Daerah mensuport dari sisi adminstrasi regulasi legalitasnya, atas pemetaan zonasi yang terdapat dilokasi pesisir pantai itu,” Papar Suwitno Kadji  (HL)

Profil H. Lapasau

H. Lapasau


Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook